Kota Bekasi Gelontorkan Rp7 Miliar untuk Program Jaminan Ketenagakerjaan, Ini 3 Sasarannya

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan Pememrintah Kota Bekasi tahun ini telah menyetujui anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk program sasaran jaminan ketengakerjaan 

Program jaminan ketenagakerjaan, itu akan menyasar tenaga kerja non formal seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), buruh harian, dan pengemudi transportasi online.

Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp7 miliar. Para pekerja tersebut akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:Wujudkan SDM Unggul, Bunda Literasi Kota Bekasi Gali Potensi Siswa di Tiga Sekolah SMPN

"Tahun ini akan kita coba yang tenaga kerja non formal, yang kita persiapkan anggaran sampai Rp7 miliar untuk mereka terlindungi keluarga dan dirinya,” tambahnya.

Hal lainnya adalah melalui program bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), pemberian beasiswa kepada siswa miskin, disamping program yang diterima dari pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pasar Serang Bekasi Disiapkan Jadi Sentra Ekonomi di Cikarang Selatan

Pemkot Bekasi tegasnya pada akhir tahun lalu telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp250 ribu kepada 18.321 KK sebagai bantalan sosial dampak dari inflasi. 

Penerimanya adalah kepala keluarga KK yang dipastikan belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

BACA JUGA:Melihat Keindahan Aquarium Indonesia Pangandaran, Ayo Liburan

“Kita ada Rutilahu, ada pemberian beasiswa, kita ada bantuan untuk para lulusan sekolah yang kemudian hari ini tidak mampu membayar kewajiban kepada sekolah sehingga ijazahnya ditahan,” katanya, kemarin.

Terpisah, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi di awal tahun ini telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan mitra kerja di lingkungan Kota Bekasi. Pertemuan tersebut dilakukan untuk melihat berbagai program kerja yang akan dilakukan di tahun 2023, termasuk juga pertemuan dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang belum terlaksana untuk membahas tingkat kemiskinan.

“Untuk memastikan capaian RPJMD ini bisa yang bisa terselesaikan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono dilansir dari RB.

BACA JUGA:100 Tahun Observatorium Bosscha di Bandung Barat, Ini Sejarah Singkatnya

Sumber: